FEBI News| Bertempat di Aula FEBI IAIN Surakarta, 5 Maret 2020, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta sukses gelar acara Diskusi Dosen dengan mengangkat tema “Update Jaminan Kesehatan Di Indonesia”. Pembicara pada diskusi kali ini adalah Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA. Kemudian dihadiri juga oleh Wakil Dekan I yaitu Bpk. Dr. Awan Kostrad Diharto, SE, M. Ag, dan sejumlah Dosen serta Mahasiswa FEBI IAIN Surakarta.
Acara Diskusi Dosen berlangsung dengan diawali oleh pengantar dari Moderator kemudian dilanjut dengan seremonial sambutan oleh Bpk. Dr. Awan Kostrad Diharto, SE, M. Ag, beliau menyampaikan terkait tugas seorang Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI yang berkaitan dengan Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Namun pada kesempatan kali ini pembicara hanya akan menyinggung terkait tugas beliau dalam hal mengurus akses kesehatan pada masyarakat sesuai dengan tema yang tercantum. Acara selanjutnya pemaparan materi lebih dalam oleh ibu Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh. Dalam kesempatnnya, beliau yang berasal dari Komisi IX atau sering disebut Komisi “Air Mata” menyampaikan bagaimana kisah pilu yang dihadapinya dalam menangani berbagai masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tidak hanya hal tersebut, kini “Komisi Air Mata” sedang menjadi sorotan publik, pasalnya muncul beberapa isu seperti Masalah BPJS, Corona atau bahkan Omnibus Law, dimana semua isu tersebut berada dibawah kewenang DPR-RI.
Menilisik terkait BPJS, maka dapat kita ketahui bahwa dalam pembentukannya BPJS atau Jaminan Kesehatan memiliki Asas dan Prinsip diantaranya yaitu asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial. Sedangkan prinsipnya ialah kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, dan masih banyak lagi. BPJS juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini sedang terjadi problem serius di dalamnya.
Menurut penyampaian ibu Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa temuan masalah yang melandasinya seperti Defisit yang terjadi sekitar 38 Triliun atau setara dengan 3%-4% dari dana APBN. Kemudian ketidakakuratan data yang disebabkan oleh berbedanya tolok ukur kemiskinan disetiap daerah. Selanjutnya pengelolaan dan transparansi anggaran yang terlalu rendah dalam menentukan premi anggaran, tidak ada pembatasan penyakit, dan edukasi masyarakat yang belum optimal. Tata kelola manajemen juga menjadi salah satu pemicu BPJS kolaps dan banyak yang menunggak pembayaran. Serta, pelayanan yang kurang optimal dan kenaikan iuran.
Kemudian BPJS Ketenagakerjaan seharusnya memiliki cakupan pada seluruh masyarakat yang bekerja. Namun pada faktanya ditemukan beberapa masalah yang menyebabkan BPJS Ketenaga kerjaan kurang optimal. Seperti belum semua ketenagakerjaan mendapat aksesnya sehingga uang iurannya tidak sering keluar dan dana yang terkumpul kemudian dapat diinvestasikan, Kemudian kurangnya sosialisasi dan edukasi pada ketenaga kerjaan dan lain sebagainya.
Menyikapi fakta yang terjadi, sebenarnya ibu Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh sudah mengusahakan untuk mengatasi masalah diatas, namun kembali lagi kepada siapa kewenangan diatas yang memegang. Acara diskusi dosen pun ditutup dengan beberapa antusias para dosen yang bertanya terkait harapannya terhadap BPJS kedepan. Seperti dapat mencontoh jaminan kesehatan yang ada di Inggris atau disebut NHS yang memiliki langkah preventif, kemudian beliau menambahkan bahwa akan memperbaiki langkah preventif tersebut pada puskesmas, dan dapat memperbaiki tata kelola manajemen yang ada, agar seperti akses kesehatan teruntuk para santri juga dipedulikan.
Redaktur: Ajeng/Hanifah/KJF
Foto: Krist
