BANDUNGAN — Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Mas Said Surakarta resmi dicanangkan sebagai pilot project Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK). Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk nyata komitmen institusi dalam melakukan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani secara prima. Sebagai penguatan persiapan FEBI menuju zona integritas WBK, Kepala Biro AUAK UIN Raden Mas Said Surakarta memberikan beberapa arahan terhadap civitas akademika FEBI. Kegiatan ini berlangsung di hotel Wahid, Bandungan pada hari Jum’at (22/05). Penguatan ini tidak hanya menjadi agenda internal, melainkan sebuah transformasi besar yang dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat dan pengguna layanan akademik. Melalui momentum ini, setiap elemen di dalam kampus didorong untuk mengikis birokrasi yang kaku demi menciptakan ekosistem pendidikan yang transparan.
Inovasi Layanan Publik Nyata Melalui Pilot Project
Perubahan besar ini difokuskan pada enam area utama, mulai dari manajemen perubahan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu contoh nyata yang diadopsi adalah program inovasi pelayanan prima yang memprioritaskan kemudahan serta kecepatan akses. Sebagai unit pilot project, FEBI berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelayanan yang tidak hanya ramah, tetapi juga bebas dari pungutan liar dan gratifikasi. Dengan demikian, kenyamanan dan keadilan hak-hak masyarakat dapat terus diprioritaskan secara konsisten.
Sinergi Komitmen Pimpinan dan Penilaian Nasional
Keberhasilan program ini tentu menuntut kesiapan legalitas serta pembentukan tim kerja yang solid dari seluruh aparatur sipil negara. Dalam pengarahannya, Dr. H. Musta’in Ahmad, S.H., M.H. selaku narasumber menegaskan pentingnya integritas bagi segenap pelayan masyarakat. Beliau menyatakan, “ASN merupakan eksekutif, sekaligus abdi negara dan masyarakat, sehingga wajib loyal kepada negara dan berkomitmen untuk tidak mengecewakan masyarakat.” Setelah persiapan internal matang, proses evaluasi objektif akan segera dilakukan oleh Tim Penilai Internal dari Kementerian Agama bersama Tim Penilai Nasional.
Strategi Media Transparan Menuju Target Target Perolehan WBK
Selanjutnya, akuntabilitas kinerja institusi akan diperkuat melalui pemantauan berkala dan manajemen media sosial yang aktif. Progres pembangunan karakter bebas korupsi ini sengaja dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya perubahan secara terbuka. Melalui keterbukaan informasi, setiap kritik dan saran yang masuk akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan mutu kelola. Berbagai dokumen pendukung kini sedang disiapkan oleh tim kerja demi mengejar target submit penilaian pada Desember 2026. Komitmen bersama ini terus digulirkan secara masif demi mewujudkan predikat kelulusan ZI-WBK pada tahun 2027 mendatang.